PENGERTIA KRIMINOLOGI DALAM HUKUM PIDANA

Pengertian Kriminologi Dalam Hukum Pidana

Pengertian para pakar

Pengertian Kriminologi Menurut Para Pakar, sebagai berikut :

A.Bonger

Menurut Bonger, Pengertian Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.

B. Sutherland

Pengertian Kriminologi menurut Sutherland adalah keseluruhan ilmu pengetahuan yang berikatan dengan perbuatan jahat, yang dikategorikan sebagai gejala sosial. Sutherland mengatakan bahwa kriminologi mencakup proses-proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi terhadap pelanggaran hukum.

 C. Thorsten Sellin

Pengertian Kriminologi oleh Thorsten Sellin lebih diperluas lagi dengan menambahkan conduct norms sebagai salah satu lingkup penelitian kriminologi, sehingga penekanannya di sini lebih sebagai gejala sosial dalam masyarakat.

 D. Michael dan Adler

Menurut pendapat Michael dan Adler, Pengertian Kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka yang secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.

 E. Wood

Pengertian Kriminologi menurut Wood ialah keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman yang berkaitan dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk juga di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat.

F. Wood

Menurut pendapat Wood, Pengertian Kriminologi adalah ilmu pengetahuan mengenai perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut individu-individu yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela tersebut.

 G. Paul Mudigdo Mulyono

Menurut Paul Mudigdo Mulyono tidak sependapat dengan pengertian kriminologi yang diberikan oleh Sutherland. Menurut Mulyono pengertian kriminologi tersebut tidak memberikan gambaran bahwa pelaku kejahatan mempunyai andil atas terjadinya suatu kejahatan, karena terjadinya kejahatan bukan hanya sebagai perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, akan tetapii adanya dorongan dari si pelaku untuk melakukan perbuatan yang ditentang oleh masyarakat tersebut. Oleh karena itu, Paul Mudigdo mengatakan bahwa Pengertian kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia.

H. Wolfgang, Savitz dan Johnston 

Pengertian Kriminologi menurut pendapat Wolfgang, Savitz dan Johnston, Kriminologi ialah kumpulan ilmu pengetahuan mengenai kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian mengenai gejala kejahatan dengan jalam mempelajari dan menganalisa secara ilmiah mengenai keterangan-keterangan, pola-pola, keseragaman-keseragaman dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan dan reaksi dari masyarakat terhadap keduanya. Jadi objek studi kriminologi meliputi :

 (1) perbuatan yang disebut sebagai kejahatan

 (2) pelaku kejahatan,

 (3) reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya. Ketiga objek studi kriminologi ini tidak dapat dipisah-pisahkan. Suatu perbuatan yang dilakukan dapat dikatakan sebagai kejahatan bila ia mendapat reaksi dari masyarakat.

Pengertian Kriminologi menurut bahasa adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai kejahatan. Kriminologi berasal dari kata crimen yang berarti kejahatan dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Jadi kriminologi ialah ilmu mengenai kejahatan atau penjahat.

Bonger membagi Kriminologi menjadi kriminologi murni dan kriminologi terapan. Kriminologi murni ini meliputi :

1. Antropologi Kriminal

Pengertian Antropologi Kriminal adalah ilmu pengetahuan mengenai manusia yang jahat. Ilmu pengetahuan mengenai kriminologi ini memberikan jawaban atas pertanyaan mengenai bagaimana ciri-ciri tubuh orang jahat, apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.

2. Sosiologi Kriminil

Pengertian Sosiologi Kriminil adalah ilmu pengetahuan mengenai kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Poko dari persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu ini ialah sampai di mana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.

3. Psikologi Kriminil

Pengertian Psikologi Kriminil ialah ilmu pengetahuan mengenai penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.

4. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminil

Pengertian Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminil adalah ilmu mengenai penjahat yang sakit jiwa atau urat syarat.

5. Penologi

Pengertian Penologi ialah ilmu mengenai tumbuh dan berkembangnya hukuman.

Kriminologi Terapan meliputi :

1. Higiene Kriminil

Pengertian Higiene Kriminil adalah usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Contohnya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan undang-undang, kesejahteraan dan sistem jaminan hidup, yang semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.

2. Politik Kriminil

Pengertian Politik Kriminil adalah usaha penanggulangan kejahatan di mana suatu kejahatan telah terjadi. Di sini dapat dilihat sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan. Jika disebabkan oleh faktor ekonomi maka usaha yag dilakukan ialah meningkatkan keterampilan atau membuka lapangan kerja. Jadi bukan semata-mata dengan penjatuhan sanksi.

3. Kriminalistik

Pengertian Kriminalistik adalah ilmu pengetahuan mengenai pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.

Sekian pembahasan mengenai pengertian kriminologi, semoga tulisan saya mengenai pengertian kriminologi dapat bermanfaat...!!!

PENGERTIAN UMUM HUKUM

Pengertian Umum Hukum adalah

 

Secara umum pengertian hukum telah dikemukanan oleh para para ahli atau pakar bahwa pengertian hukum itu tidaklah mudah untuk didefinisikan Pengertian Hukum sulit untuk didefinisikan karena kompleks dan beragamannya sudut pandang yang harus dikaji. oleh karnanya itu pengertian hukum itu bukanlah perkara mudah sehingga perlu kita melihat pendapat-pendapat para ahli.  Prof. Van Apeldoorn juga mengatakan tentang pengertian hukum dalam kesulitannya pernah mengatakan bahwa "definisi hukum sangat sulit dibuat karena tidak mungkin untuk mengadakan yang sesuai dengan kenyataan". Sehingga , perlunya kita lihat dulu pengertian hukum menurut para ahli atau pakar hukum terkemuka, agar kita dapat mengambil kesimpulan dari berbagai pendapat para ahli atau pakar yang telah mendefinisikan pengertian hukum, agar kita memiliki referensi tentang pengertian hukum dan pegangan tentang hukum. Berikut Pengertian hukum menurut para ahli yang dapat dilihat dibawah ini :

1. Prof. Mr. E.M. Meyers.Hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam melaksanakan tugasnya. 
2. Leon Duguit.Hukum adalah aturan tingkah laku anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang pelanggaran terhadapnya akan menimbulkan reaksi bersama terhadap pelakunya. 
3. J.C.T. Simorangkir, S.H. dan Woejono Sastropranoto, S.H. Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, dan yang pelanggaran terhadapnya mengakibatkan diambilnya tindakan, yaitu hukum tertentu. 
4. Austin, hukum adalah sebagai peraturan yang diadakan untuk memberi bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal yang berkuasa atasnya (Friedmann, 1993: 149).
5. Bellfoid, hukum yang berlaku di suatu masyarakat mengatur tata tertib masyarakat itu didasarkan atas kekuasaan yang ada pada masyarakat.
6. Aristoteles, hukum hanya sebagai kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat tetapi juga hakim. Undang-undang adalah sesuatu yang berbeda dari bentuk dan isi konstitusi; karena kedudukan itulah undang-undang mengawasi hakim dalam melaksanakan jabatannya dalam menghukum orang-orang yang bersalah.
7. Duguit, hukum adalah tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama terhadap orang yang melanggar peraturan itu.
8. E. Utrecht, menyebutkan: hukum adalah himpunan petunjuk hidup –perintah dan larangan– yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena itu pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah atau penguasa itu.
9. Immanuel Kant, hukum adalah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak dari orang yang satu dapat menyesuaikan dengan kehendak bebas dari orang lain memenuhi peraturan hukum tentang Kemerdekaan.
10. Mr. E.M. Mayers, hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan ditinjau kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan yang menjadi pedoman penguasa-penguasa negara dalam melakukan tugasnya.
11. Van Kant, hukum adalah serumpun peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang diadakan untuk mengatur melindungi kepentingan orang dalam masyarakat.
12. Van Apeldoorn, hukum adalah gejala sosial tidak ada masyarakat yang tidak mengenal hukum maka hukum itu menjadi suatu aspek kebudayaan yaitu agama, kesusilaan, adat istiadat, dan kebiasaan.
13. S.M. Amir, S.H.: hukum adalah peraturan, kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma-norma dan sanksi-sanksi.
14. M.H. Tirtaamidjata, S.H., bahwa hukum adalah semua aturan (norma) yang harus dituruti dalam tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian jika melanggar aturan-aturan itu akan membahayakan diri sendiri atau harta, umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda dan sebagainya.
15. Plato, dilukiskan dalam bukunya Republik. Hukum adalah sistem peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik yang mengikat masyarakat.
16. Soerojo Wignjodipoero, S.H. hukum adalah himpunan peraturan-peraturan hidup yang bersifat memaksa, berisikan suatu perintah larangan atau izin untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu atau dengan maksud untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat.

Hukum adalah suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia dapat terkontrol , hukum adalah aspek terpenting  dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan,  Hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu setiap masyarat berhak untuk mendapat pembelaan didepan hukum sehingga dapat di artikan bahwa hukum adalah peraturan atau ketentuan-ketentuan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sangsi bagi pelanggarnya.
Hukum secara umum dapat dibagi menjadi dua, yaitu Hukum Publik dan Hukum Privat. Hukum pidana merupakan hukum publik, artinya bahwa Hukum pidana mengatur hubungan antara para individu dengan masyarakat serta hanya diterapkan bilamana masyarakat itu benar-benar memerlukan.
Van Hamel antara lain menyatakan bahwa Hukum Pidana telah berkembang menjadi Hukum Publik, dimana pelaksanaannya sepenuhnya berada di dalam tangan negara, dengan sedikit pengecualian. Pengeualiannya adalah terhadap delik-delik aduan (klacht-delicht). Yang memerlukan adanya suatu pengaduan (klacht) terlebih dahulu dari pihak yang dirugikan agar negara dapat menerapkannya.
Maka Hukum Pidana pada saat sekarang melihat kepentingan khusus para individu bukanlah masalah utama, dengan perkataan laintitik berat Hukum Pidana ialah kepentingan umum/masyarakat. Hubungan antara si tersalah dengan korban bukanlah hubungan antara yang dirugikan dengan yang merugikan sebagaimana dalam Hukum Perdata, namun hubungan itu ialah antara orang yang bersalah dengan Pemerintah yang bertugas menjamin kepentingan umum atau kepentingan masyarakat sebagaimana ciri dari Hukum Publik.
Contoh Hukum Privat (Hukum Sipil)

• Hukum sipil dalam arti luas (Hukum perdata dan hukum dagang)
• Hukum sipil dalam arti sempit (Hukum perdata saja)
• Dalam bahasa asing diartikan :

1. Hukum sipil : Privatatrecht atau Civilrecht
2. Hukum perdata : Burgerlijkerecht
3. Hukum dagang : Handelsrecht

Contoh hukum Hukum Publik

• Hukum Tata Negara
• Yaitu mengatur bentuk dan susunan suatu negara serta hubungan kekuasaan anatara lat-alat perlengkapan negara satu sama lain dan hubungan pemerintah pusat dengan daerah (pemda)
• Hukum Administrasi Negara (Hukum Tata Usaha Negara),
• mengatur cara menjalankan tugas (hak dan kewajiban) dari kekuasaan alat perlengkapan negara;
• Hukum Pidana,
• mengatur perbuatan yang dilarang dan memberikan pidana kepada siapa saja yang melanggar dan mengatur bagaimana cara mengajukan perkara ke muka pengadilan (pidana dilmaksud disini termasuk hukum acaranya juga). Paul Schlten dan Logemann menganggap hukum pidana bukan hukum publik.
• Hukum Internasional (Perdata dan Publik)

1. Hukum perdata Internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antara warga   negara suatu bangsa dengan warga negara dari negara lain dalam hubungan internasional.
2. Hukum Publik Internasional, mengatur hubungan anatara negara yang satu dengan negara yang lain dalam hubungan Internasional.

Tujuan hukum mempunyai  sifat universal seperti  ketertiban, ketenteraman, kedamaian, kesejahteraan dan kebahagiaan dalam tata kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya hukum  maka tiap perkara dapat di selesaikan melaui proses pengadilan dengan prantara hakim berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku,selain itu Hukum bertujuan untuk menjaga dan mencegah agar setiap orang tidak dapat menjadi hakim atas dirinya sendiri.

Pada hakekatnya, tujuan hukum adalah manfaat dalam menyalurkan kebahagiaan atau kenikmatan yang besar bagi jumlah yang terbesar. Terkait dengan tujuan hukum maka ada beberapa pendapat para ahli mengenai tujuan hukum yaitu:

1. Tujuan hukum menurut Aristoteles (teori etis) adalah hanyalah sekedar untuk mencapai keadilan, yang berarti memberikan sebuah sesuatu kepada setiap orang yang sudah menjadi haknya. Dikatakan teori etis karena hukumnya berisi mengenai adanya kesadaran etis mengenai apa yang tidak adil dan apa yang adil.
2. Tujuan Hukum menurut Jeremy Bentham (teori utilitis ) adalah untuk dapat mencapai sebuah kemanfaatan. Berarti hukum mesti menjamin kebagiaan bagi banyak orang atau masyarakat.
3. Tujuan hukum menurut Geny (D.H.M. Meuvissen: 1994) untuk mencapai keadailan dan sebagai komponen keadilan untuk kepentingan daya guna dan kemanfaatan.
4. Tujuan hukum menurut Van Apeldor adalah untuk dapat mengatur segala pergaulan hidup yang ada dimasyarakat secara damai dengan cara melindungi segala kepentingan hukum manusia, semisal kemerdekaan jiwa, harta benda, dan kehormatan.
5. Tujuan hukum menurut Prof. Subekti S.H adalah untuk menyelenggarakan adanya sebuah ketertiban dan keadilan sebagai syarat untuk mendatangkan kebahagiaan dan kemakmuran.
6. Tujuan hukum menurut Purnadi dan Soerjono Soekanto adalah untuk dapat suatu mencapai kedamaian hidup manusia mencakup ketertiban eksternal antarpribadi dan ketenangan pada internal pribadi.

Pembagian Hukum
1.Menurut sumbernya :

• Hukum undang-undang, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundangan.
• Hukum adat, yaitu hukum yang terletak dalam peraturan-peraturan kebiasaan.
• Hukum traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh Negara-negara suatu dalam perjanjian Negara.
• Hukum jurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena putusan hakim.
• Hukum doktrin, yaitu hukum yang terbentuk dari pendapat seseorang atau beberapa orang sarjana hukum yang terkenal dalam ilmu pengetahuan hukum.

2. Menurut sifatnya :

• Hukum yang memaksa, yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun mempunyai paksaan mutlak.
• Hukum yang mengatur, yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri.

3.Menurut wujudnya :

• Hukum obyektif, yaitu hukum dalam suatu Negara berlaku umum.
• Hukum subyektif, yaitu hukum yang timbul dari hukum obyektif dan berlaku pada orang tertentu atau lebih. Disebut juga hak.

4.Menurut tempat berlakunya :

• Hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku dalam suatu Negara.
• Hukum internasional, yaitu yang mengatur hubungan hubungan hukum dalam dunia internasional.

5.Menurut waktu berlakunya :

• Ius constitutum (hukum positif), yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu.
• Ius constituendum, yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada masa yang akan datang.
• Hukum asasi (hukum alam), yaitu hukum yang berlaku dimana-mana dalam segala waktu dan untuk segala bangsa di dunia.

6.Menurut bentuknya :

• Hukum tertulis, yaitu hukum yang dicantumkan pada berbagai perundangan
• Hukum tidak tertulis (hukum kebiasaan), yaitu hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat, tapi tidak tertulis, namun berlakunya ditaati seperti suatu peraturan perundangan.

7. Menurut cara mempertahankannya :

• Hukum material, yaitu hukum yang memuat peraturan yang mengatur kepentingan dan hubungan yang berwujud perintah-perintah dan larangan.
• Hukum formal, yaitu hukum yang memuat peraturan yang mengatur tentang bagaimana cara melaksanakan hukum material

8.Menurut isinya :

• Hukum privat, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lain dengan menitik beratkan pada kepentingan perseorangan.
• Hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara Negara dengan alat kelengkapannya ata hubungan antara Negara dengan warganegara.

Demikianlah pengertian Hukum Secara Umum Menurut definisi para ahli atau para pakar, dari pembahasan ini kita dapat menyimpulkan bahwa pengertian hukum menurut definisi anda sendiri dengan pegangan-pegangan dari para ahli tentang pengertian hukum itu tadi sehingga pada saat kita mendefinisikan hukum dapat dipercaya, Sekian artikel singkat tentang Pengertian Hukum semoga bermanfaat bagi kita semua. terima kasih